Mamuju Tengah, Sulawesi Barat Pelopornews – Tak hanya mengandalkan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) siap menggebrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 dengan dua strategi utama yang juga mempermudah masyarakat.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Suharjang, S.Kom, mengungkapkan bahwa kedua strategi tersebut berfokus pada penerimaan dari pajak rumah kos dan pengelolaan tempat jembatan timbangan kelapa sawit yang tersebar di lima kecamatan.
“Pemilik rumah kos jangan salah paham – meskipun digunakan untuk usaha, tanah dan bangunannya tetap wajib dibayar PBB,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/2/2026).
Untuk jembatan timbangan kelapa sawit, pihaknya akan bekerja sama erat dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan agar prosesnya berjalan lancar.
Selain itu, peningkatan PAD juga akan dilakukan dengan mengintensifkan kerja sama hingga ke tingkat desa, dusun, bahkan RT/RW terkait layanan PBB-P2 tahun depan. Kolaborasi berbagai pihak ini dianggap krusial untuk mendukung pembangunan daerah.
Kabar baiknya, wajib pajak kini bisa membayar dengan lebih fleksibel melalui berbagai kanal – mulai dari bank umum seperti Mandiri, BNI, BRI, hingga menggunakan QRIS atau platform digital populer seperti Gojek, OVO, dan Dana.
“Kami berharap PAD tahun 2026 bisa maksimal, dengan dasar utama kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka untuk daerah,” pungkas Suharjang.
