Morowali Utara Pelopornews – Dugaan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) periode sebelumnya kembali mencuat. Informasi yang diperoleh menyebutkan adanya temuan terkait dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2020. Seorang sumber menyebutkan temuan ini terkait periode sebelum masa jabatan Sekwan saat ini, namun detail informasi masih terbatas.
BPK telah dikonfirmasi terkait temuan tersebut, namun detail tindak lanjut dan penanganan resmi belum dipublikasikan. Baik DPRD Morowali Utara periode terkait maupun BPK belum memberikan pernyataan resmi. Untuk memastikan kebenaran informasi dan memberikan kejelasan kepada publik, investigasi menyeluruh dan transparan sangat diperlukan. Media ini akan terus memantau perkembangan situasi dan melaporkan perkembangannya. (*)
