Bangsa Berkualitas Tercermin dari Jumlah Doktornya: Indonesia dan Tantangan Menuju Era Emas
Oleh: Sudarto (Dosen PGSD FIP Universitas Negeri Makassar)
Kualitas sebuah bangsa dapat dilihat dari sejauh mana investasi intelektualnya tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks modern, salah satu tolok ukur yang paling fundamental adalah jumlah dan kualitas tenaga akademik bergelar doktor yang dimiliki bangsa tersebut. Gelar doktor bukan sekadar tanda prestise akademik, melainkan simbol kapasitas intelektual sebuah negara dalam menghasilkan inovasi, penelitian, dan sumber daya manusia unggulan. Artikel ini mengulas bagaimana hubungan antara jumlah doktor dan kualitas bangsa Indonesia, serta tantangan yang harus diatasi untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Saat ini, menurut data terbaru tahun 2025, jumlah dosen bergelar doktor di Indonesia telah mencapai sekitar 84.618 orang, atau sekitar 25,24% dari total dosen yang aktif di perguruan tinggi seluruh tanah air. Meski angka ini menunjukkan perkembangan positif dari dekade sebelumnya, keberadaan doktor tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggeris, Korea Selatan dan Jepang yang mencapai persentase dosen doktor di atas 50%. Selain itu, ketika dibandingkan dengan populasi Indonesia yang totalnya mencapai sekitar 284 juta jiwa, jumlah doktor secara umum dalam masyarakat hanya sekitar 0,014%, jumlah yang sangat minim sebagai modal penggerak bangsa. Amerika Serikat persentase doktornya = 0,985%, Jepang = 0,644%, Korea Selatan = 0,450%, Singapura = 0,180%, Jerman = 0,150%, Inggeris = 0,120%, Malasyia = 0,051%, dan India = 0,030%.
Mengapa gelar doktor sangat penting? Doktor merupakan titisan puncak pendidikan tinggi yang tidak hanya memerlukan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan riset mandiri yang berkualitas. Para doktor inilah yang menjadi kepala riset, pengambil kebijakan berbasis bukti, serta pemimpin inovasi di berbagai bidang strategis, mulai dari kesehatan, teknologi, industri, hingga pendidikan. Keberhasilan bangsa dalam menghadapi tantangan besar di era globalisasi seperti perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan pandemi, sangat bergantung pada keberadaan para ahli ini.
Beberapa negara maju menangkap betul hal ini dan menjadikan peningkatan jumlah doktor sebagai prioritas utama. Misalnya, Korea Selatan pada awal 1960-an hampir tidak punya universitas penelitian kelas dunia, namun dengan investasi besar dalam pendidikan tinggi, khususnya program doktoral, sekarang mereka mencetak puluhan ribu doktor dan menghasilkan inovasi teknologi yang mendorong ekonomi melesat. Singapura dan Jepang bahkan memiliki rasio doktor per sejuta penduduk yang mencapai 1.500-1.800 orang, jauh melampaui angka Indonesia yang baru sekitar 200 doktor per sejuta penduduk. Hal ini mencerminkan gap besar yang harus segera dijembatani.
Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menambah jumlah doktor, tetapi meningkatkan kualitasnya agar berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Tidak sedikit perguruan tinggi yang masih bergulat dengan masalah mutu pendidikan doktoral: kurikulum yang belum inovatif, sarana riset terbatas, dan kurangnya kolaborasi dengan industri atau lembaga internasional. Selain itu, distribusi doktor yang belum merata menjadi masalah tersendiri, dengan konsentrasi tinggi di kota besar dan sedikit di daerah pelosok. Hal ini membuat potensi pengembangan sumber daya manusia di daerah tertinggal dan pengembangan daerah tidak optimal.
Selanjutnya, paradigma lama yang melihat pendidikan doktoral hanya sebagai formalitas gelar harus diubah. Lulusan doktor harus didorong dan dibekali kemampuan riset yang aplikatif dan inovatif untuk menjawab kebutuhan nasional maupun global. Program riset doktoral yang berorientasi pada masalah riil, dikawal oleh supervisi internasional dan kolaborasi multilateral, akan meningkatkan daya saing riset Indonesia di dunia internasional. Kemenristekdikti sendiri sudah meluncurkan program peningkatan kualitas riset, termasuk beasiswa LPDP untuk studi doktoral di luar negeri dan program doktor “joint degree” dengan kampus terkemuka dunia.
Peningkatan jumlah dan kualitas doktor juga harus diiringi oleh dukungan institusional yang kuat. Perguruan tinggi harus menjadi pusat riset terintegrasi, dengan laboratorium lengkap, peralatan modern, dan sumber daya manusia yang profesional. Pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran riset yang memadai, serta menggandeng sektor swasta dan industri sebagai mitra pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi. Indonesia mengalokasikan sekitar 0,25% dari PDB-nya untuk riset, angka yang masih jauh dari target minimal 1% PDB yang dianjurkan oleh UNESCO dan negara maju.
Ketika jumlah dan kualitas doktor meningkat, efek domino positif akan terasa di sektor pendidikan secara luas, memperbaiki kualitas pengajaran sarjana dan magister sekaligus. Mahasiswa Indonesia akan mendapatkan bimbingan dari pemikir-pemikir terbaik negeri ini sehingga mampu menghasilkan SDM unggul. Demikian pula, riset dan teknologi lokal tumbuh mandiri, menggantikan ketergantungan pada produk impor dan teknologi negara lain.
Beranjak ke masa depan, visi Indonesia Emas 2045 yang dirumuskan pemerintah sangat menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia berkualitas adalah pondasi bangsa. Misi ini tidak akan tercapai tanpa adanya tenaga riset kelas dunia dan pemimpin yang berpendidikan tinggi. Doktor-doktor masa kini adalah cikal bakal ilmuwan, inovator, dan pengambil kebijakan yang membawa Indonesia mengukir prestasi global.
Akhirnya, masyarakat luas juga perlu menyadari pentingnya keberadaan doktor sebagai bagian dari kemajuan bangsa, bukan sebagai elit terpisah. Pemerintah dan akademisi harus menggaungkan nilai penting riset dan inovasi kepada seluruh lapisan masyarakat, agar semua pihak mendukung dan menjaga ekosistem pendidikan tinggi yang sehat.
Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang luar biasa untuk menjadi negara maju dengan jumlah doktor serta kualitas riset yang mumpuni. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan menjadi bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya dalam intelektual dan inovasi. Saatnya menjadikan jumlah doktor bukan sekadar angka statistik, tapi lambang kejayaan bangsa yang berdaulat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
