SIDRAP, PELOPORNEWS – Bupati Sidrap menyampaikan kabar penting terkait nasib tenaga honorer di wilayahnya dalam sebuah pertemuan dengan para kepala sekolah di Sidrap. Dalam pernyataannya, Bupati mengungkapkan bahwa dari data yang ada, terdapat 4.980 tenaga honorer yang telah terdata, termasuk yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, Bupati juga mengakui adanya 900 tenaga honorer yang belum masuk dalam database. Menanggapi hal ini, Bupati meminta para honorer tersebut untuk bersabar, sembari berjanji akan mencari solusi terbaik agar status mereka dapat disetarakan dengan tenaga P3K lainnya.
“Sabar dulu ya, saya akan cari jalan keluarnya supaya statusnya bisa sama seperti yang P3K lainnya,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan permohonan kepada seluruh kepala sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA untuk tidak lagi menerima tenaga honorer baru. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki data lengkap mengenai jumlah guru honorer di setiap sekolah dan meminta agar data yang ada saat ini tidak bertambah.
“Minta tolong jangan lagi terima honor baru. Jangan terima karena aku tahu itu datanya. Saya bisa hafal berapa jumlah guru honornya, bisa ku tahu semuanya. Jadi saya minta tolong cukup datanya sampai disitu,” tegasnya.
Bupati juga memberikan peringatan tegas kepada kepala sekolah yang melanggar imbauan ini. “Kalau ada yang menambah guru honor, kepala sekolahnya saya akan sangsi. Jadi, karena saya akan menyelesaikan dulu ini yang 900 orang,” tambahnya.
Tanggapan dari Perwakilan Honorer
Seorang tenaga honorer yang telah mengabdi selama [jumlah tahun] tahun, mengaku lega mendengar pernyataan Bupati. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan perhatian kepada kami. Semoga ada solusi terbaik untuk kami yang belum terdata ini,” ujarnya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Pemerintah Kabupaten Sidrap mengakui bahwa penataan tenaga honorer merupakan tantangan besar. Selain keterbatasan anggaran, data yang tidak akurat juga menjadi kendala. Namun, dengan komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan masalah ini dapat segera teratasi. (*)
