Mamuju Tengah Pelopornews— Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) Mamuju Tengah menyatakan kesiapannya mengawal pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 143 Miliar. Pengawalan ini dilakukan secara profesional dan berlandaskan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi, guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan serta terhindar dari penyimpangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua IJS Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Sirajuddin.
“Kami menjalankan tugas pemantauan dan pelaporan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Jika ditemukan kondisi di lapangan tidak sesuai rencana dan mekanisme resmi, kami akan melakukan pengecekan mendalam dan menyampaikannya secara objektif,” jelas Sirajuddin.
Ia menambahkan: “Tim kami akan turun memantau progres fisik proyek, jadwal pelaksanaan, serta kesesuaian penggunaan dana dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Kami tidak membuat tuduhan tanpa bukti, melainkan mencari data resmi dari pihak berwenang.”
Dalam pelaksanaannya, IJS Mamuju Tengah akan meminta keterangan dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pihak kontraktor maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dinas Kesehatan terkait, apabila ada kendala atau perubahan pelaksanaan yang memerlukan penjelasan.
“Tugas ini kami laksanakan sesuai undang-undang pers dan peraturan yang berlaku. Jika ada pihak yang menghalangi akses kami untuk mendapatkan informasi publik, kami akan menindaklanjuti melalui jalur hukum dan kelembagaan yang sah, bukan dengan tindakan spekulatif,” tegasnya kembali.
Sirajuddin menyimpulkan bahwa tujuan utama pengawalan ini adalah terciptanya sinergi untuk memastikan RSUD selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah.
Sumber: Humas IJS Mamuju Tengah
Catatan: Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi organisasi; setiap informasi yang disampaikan bersifat pemantauan awal dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut jika ditemukan perkembangan di lapangan.
