Skandal PPPK: Jejak Honorer Siluman Mengarah ke Birokrasi?
Morowali Utara Pelopornews – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digadang-gadang sebagai solusi bagi tenaga honorer, kini justru menjadi sumber masalah baru. Dugaan praktik “honorer siluman” mencuat ke permukaan, menyeret sejumlah nama dan lembaga ke dalam pusaran kontroversi.
Tim investigasi kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi PPPK di beberapa daerah. Nama-nama yang sebelumnya tidak dikenal di lingkungan instansi pemerintah, tiba-tiba muncul dalam daftar peserta seleksi dengan berbekal Surat Keputusan (SK) misterius.
“Saya tidak pernah mengeluarkan SK untuk orang itu,” tegas seorang kepala sekolah yang namanya enggan disebutkan. “Tapi kenapa namanya bisa ada di daftar PPPK? Ini jelas ada yang tidak beres.”
Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dua lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan data kepegawaian. Diduga, ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah birokrasi untuk memasukkan nama-nama titipan ke dalam sistem.
“Kami sedang mendalami kasus ini,” ujar seorang sumber di kepolisian. “Jika terbukti ada unsur pidana, kami tidak akan segan-segan menindak tegas para pelaku.”
Skandal honorer siluman ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang tengah berupaya melakukan reformasi birokrasi. Jika praktik koruptif seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis.(*)
