🤝🌴 DUDUK BERSAMA CARI SOLUSI! DPRD MAMUJU TENGAH GELAR RDP, KLIK KERAS HARGA TBS YANG JAUH DI BAWAH KETETAPAN RESMI
MAMUJU TENGAH PELOPORNEWS– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap nasib para petani kelapa sawit. Melalui Rapat Dengan Pendapat (RDP) yang digelar di Aula Kantor DPRD pada Senin (4/5/2026), dewan memanggil pihak perusahaan perkebunan untuk mendengarkan klarifikasi terkait sejumlah persoalan krusial yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hamka, dan dihadiri oleh berbagai elemen terkait, mulai dari pimpinan daerah, kepala dinas, organisasi masyarakat, hingga perwakilan warga. 📢🏛️👥
Ada tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan mendalam dalam pertemuan ini. Pertama, terkait kesenjangan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dipatok oleh perusahaan, ternyata masih jauh lebih rendah dibandingkan harga acuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Kedua, menyangkut pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR yang dinilai belum berjalan maksimal. Ketiga, mengenai tata cara pengelolaan limbah perkebunan yang harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 💰📉🌍💧
Menurut Hamka, inisiatif pengumpulan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut langsung atas berbagai masukan, laporan, dan aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat, di antaranya dari Forum Masyarakat Peduli (Forpmat), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta suara langsung dari para petani dan warga setempat. 🗣️📝🤝
“Kami mendengar dengan seksama apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat. Dari penelusuran yang kami lakukan, ditemukan adanya ketidakpatuhan, di mana harga yang diterima langsung oleh petani masih jauh di bawah harga resmi yang seharusnya berlaku. Kondisi ini tentu saja merugikan dan memicu desakan kuat dari berbagai pihak agar rantai distribusi dan penetapan harga ditinjau ulang secara menyeluruh, seperti yang terjadi belakangan ini,” ungkap Hamka dengan tegas. 😠📉👨🌾
Ia menegaskan bahwa kehadiran pihak perusahaan dalam rapat ini adalah keharusan untuk duduk bersama, mendengarkan penjelasan, dan mencari jalan keluar terbaik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, namun kepentingan dan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama. 🤝⚖️🌱
Lebih lanjut Hamka menjelaskan, solusi yang paling efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah harga TBS adalah dengan memfokuskan pada tiga hal utama: penyelarasan aturan dan peraturan, penguatan sistem kemitraan, serta peningkatan transparansi dalam setiap prosesnya. Secara khusus, ia menekankan bahwa kunci keadilan harga terletak pada penguatan kelembagaan kelompok tani. Ketika petani sudah tergabung dalam wadah yang kuat dan resmi, mereka berhak serta mampu masuk ke dalam sistem kemitraan langsung dengan perusahaan. Dengan demikian, posisi tawar petani menjadi lebih kuat dan harga yang diterima pun bisa sesuai dengan standar yang berlaku. 💪🤝📈
Rapat yang penuh gagasan dan solusi ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dan pemangku kepentingan, antara lain: Ketua Komisi II DPRD Yulius Sanusi, Anggota DPRD Bandia dan Suryanto DB, Sekretaris Dewan Sakaria K, Asisten II Andi Muhammad Aslamsyah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nilmawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Amrullah, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Muh. Nasri Nur Achir, serta jajaran dinas terkait lainnya. Kehadiran tokoh masyarakat, organisasi, pers, dan warga semakin melengkapi keseriusan pertemuan demi kemajuan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Mamuju Tengah. 👔👮♂️👩💼📰
Semoga hasil pertemuan ini segera terwujud dalam tindakan nyata, sehingga harga TBS menjadi adil, lingkungan terjaga, dan kemitraan berjalan saling menguntungkan! 🚀🌴💚✨
