Bappenda Morut Disorot: Ada Apa dengan Pajak Daerah?
Morowali Utara Pelopornews ‘ Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Morowali Utara (Morut) tengah menjadi sorotan tajam! Lembaga yang seharusnya jadi garda terdepan pengumpul pundi-pundi daerah ini, justru diterpa isu miring. Ada apa gerangan?
Target PAD Tinggi, Kinerja Jadi Pertanyaan
Bappenda Morut memegang peranan vital dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tugasnya jelas: memungut pajak dan retribusi sesuai aturan yang berlaku. Mulai dari mendata, menilai, menagih, hingga mengawasi wajib pajak. Tapi, benarkah semua berjalan sesuai harapan?
Pelopornews.info mencoba menelusuri pengelolaan pajak daerah, termasuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN, serta pajak hotel dan restoran. Hasilnya? Cukup mencengangkan!
Kabid Penagihan Pajak Bungkam Seribu Bahasa
Bidang Penyuluhan dan Penagihan Pajak disebut-sebut sebagai ujung tombak pemungutan pajak. Namun, saat redaksi mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Bidang terkait, hasilnya nihil. Pesan dan panggilan telepon tak berbalas. Ada apa ini?
Padahal, informasi yang ingin dikonfirmasi sangat krusial, menyangkut transparansi, efektivitas pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak.
Kejari Sempat Turun Tangan!
Informasi dari morut.com menyebutkan, tahun lalu Kejaksaan Negeri Morowali Utara (Kejari) sempat menyoroti kinerja Bappenda. Bahkan, Kejari menilai Bappenda tidak bekerja sesuai tupoksinya!
Disebutkan pula bahwa tugas lapangan, seperti penyuluhan dan penagihan ke perusahaan, justru dilakukan oleh oknum tertentu yang diduga punya kedekatan internal. Wah, ada praktik di luar mekanisme resmi?
Inisial A, D, A, dan S Jadi Perbincangan
Sumber Pelopornews.info bahkan menyebut empat nama penting berinisial A, D, A, dan S yang diduga berperan dalam dinamika internal Bappenda Morut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kabid Penagihan Pajak belum memberikan klarifikasi resmi.
Transparansi Harga Mati!
Transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan pajak daerah adalah kunci utama kepercayaan publik. Setiap rupiah pajak yang dikumpulkan adalah hak masyarakat, yang seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
Pelopornews.info akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Masyarakat Morut berhak tahu!
