TOBADAK, MATENG PELOPORNEWS-* Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah memasuki babak krusial pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Setelah lima fraksi menyampaikan pandangan umumnya, Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyampaikan jawaban resmi di Gedung DPRD, Senin 15 September 2026.
Lima fraksi yang bersuara adalah *Fraksi Amanat Perjuangan, Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Restorasi Indonesia.* Sorotan mereka hampir sama: soal defisit, anjloknya target pajak, realisasi anggaran, hingga belanja modal yang dinilai mepet akhir tahun.
Bupati menjawab satu per satu:
*1. Defisit Rp32,41 Miliar Ditutup SILPA, Bukan Utang Baru*
Menjawab Fraksi Amanat Perjuangan, Demokrat dan PKB, Bupati menegaskan defisit Rp32,41 miliar ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA tersebut sudah pasti karena berdasarkan LKPD Audited BPK Tahun 2025 dan tetap menjaga likuiditas kas daerah.
*2. Target Pajak Daerah Turun, Retribusi Justru Naik Rp2,28 M*
Fraksi mempertanyakan kenapa PAD naik tapi target pajak turun. Bupati menjelaskan penyesuaian target dilakukan agar lebih realistis. Penyebab utama turunnya pajak adalah penyesuaian BPHTB karena kebijakan nasional pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara retribusi naik Rp2,28 miliar dari optimalisasi BLUD.
Bupati memaparkan strategi baru kejar PAD tanpa bebani warga:
– Perluasan *MPos di rumah makan/restoran* agar transaksi tercatat transparan
– *Program undian berhadiah*: warga yang upload bukti transaksi MPos akan diundi saat Hari Jadi Mamuju Tengah untuk mendorong kepatuhan pengusaha
– Untuk PBB: sosialisasi, kemudahan bayar, pemutakhiran data, dan apresiasi wajib pajak patuh
Bupati mengakui PAD Mateng masih bergantung transfer pusat, namun tren PAD tiap tahun terus meningkat.
*3. Tambahan DAU Rp48,36 M untuk Gaji ASN dan Mobil Damkar Hingga Ambulans*
Soal tambahan DAU Rp45,44 miliar dan kurang bayar DBH Rp2,92 miliar (total Rp48,36 M) yang disorot Fraksi Golkar dan Restorasi, Bupati menjelaskan prioritas pertama adalah memastikan gaji dan tunjangan ASN, baik PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu.
Sisanya untuk pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan warga: kendaraan pemadam kebakaran, mobil tangki air, truk pengangkut sampah, ambulans, mobil dan kapal rescue, pembangunan sarana pendidikan, mebel sekolah, pompa air bersih, hingga infrastruktur jalan.
*4. Belanja Pegawai Turun Rp8,65 M, Belanja Modal Dikonsolidasi di BPKPAD*
Menjawab isu penurunan belanja pegawai dan kenaikan belanja barang-jasa, Bupati menyebut penurunan Rp8,65 miliar karena penyesuaian kebutuhan riil hingga akhir tahun dan reklasifikasi belanja PPPK Paruh Waktu serta BPJS Kesehatan PBI ke akun Barang dan Jasa. Gaji ASN dipastikan aman sampai Desember.
Untuk belanja modal yang jadi sorotan Fraksi Amanat Perjuangan, Demokrat, PKB, Golkar dan Restorasi Indonesia, Bupati memastikan semua pengadaan dikonsolidasikan di BPKPAD dan dibeli lewat *e-Purchasing e-Katalog* agar efisien, transparan dan terukur. Pengadaan bukan sekadar beli aset, tapi kebutuhan riil.
Termasuk penurunan belanja modal jalan Rp1,30 miliar, itu hanya penyesuaian kode akun dari belanja modal ke pemeliharaan jalan di Barang dan Jasa sesuai evaluasi BPK, bukan pemotongan anggaran.
*5. Belanja Tak Terduga Naik Antisipasi El Nino dan Kebakaran*
Kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dijelaskan sebagai langkah antisipatif. Beberapa bulan terakhir Mateng menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino dan kejadian kebakaran. Namun penggunaannya tetap selektif, harus ada Surat Tanggap Darurat dari Bupati dan mekanisme verifikasi yang ketat.
*6. Realisasi APBD: Pendapatan 78,80%*
Di akhir jawaban, Bupati membeberkan realisasi APBD Mateng per September: Pendapatan 78,80%, Belanja 59,02%, Pembiayaan 100%. Rincian per OPD akan didalami bersama DPRD di tingkat Komisi.
Bupati sependapat dengan Fraksi Golkar dan Restorasi Indonesia, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari serapan tinggi, tapi dari kualitas program dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
> “Kami harap dalam waktu dekat DPRD dapat mengagendakan pembahasan tingkat komisi dan seluruh pimpinan OPD mengikuti dengan sebaik-baiknya,” tutup Bupati Arsal Aras.
