DPRD Morut Buktikan Diri, APBD 2026 Tetap On Track Meski Sempat ‘Memanas’!
Pelopornews.info Morowali Utara:-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) kembali menunjukkan kelasnya. Di tengah dinamika pembahasan anggaran yang sempat memanas, mereka berhasil mengamankan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026. Ini bukti komitmen wakil rakyat untuk pembangunan daerah yang tepat waktu!
Sempat Tegang, Tapi Solid!
Rapat paripurna antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memang sempat diwarnai interupsi. Sumber dari Pusaran.id melaporkan, ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR menjadi sorotan. Anggota Fraksi Golkar, Yaristan Palesa, bahkan sempat mempertanyakan kelanjutan paripurna sebelum masalah Dinas PUPR kelar.
“Ketika kita duduk dalam rapat paripurna, saya pikir sudah clear dibahas di Banggar. Jangan lagi kita pertontonkan tanya-jawab seperti anak TK di depan teman-teman OPD,” tegas Yaristan, seperti dikutip dari Pusaran.id.
Namun, Megawati Ambo Asa dari DPRD memberikan klarifikasi bahwa tujuannya hanya untuk memastikan kejelasan data, terutama terkait alokasi anggaran Dinas PUPR sebesar Rp134 miliar.
Pimpinan Sigap Ambil Alih
Pimpinan sidang, Warda Dg Mamala, dengan sigap menjelaskan bahwa keputusan melanjutkan paripurna sudah disepakati bersama. Tujuannya jelas, agar APBD Morut 2026 tidak molor.
“Saya tidak berkeputusan sendiri. Semua didengarkan, baik TAPD maupun Banggar. Pak Sekda sebagai Ketua TAPD juga sudah mencatat bahwa Kadis PU tidak hadir, tapi ada kesepakatan,” jelas Warda.
APBD 2026: Rp1,2 Triliun Siap Digelontorkan!
Akhirnya, rapat paripurna mencapai titik terang dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Morut 2026 dengan proyeksi fantastis, mencapai Rp1,2 triliun!
DPRD Morut juga memberikan catatan penting agar TAPD segera menjadwalkan pembahasan lanjutan khusus Dinas PUPR, dengan menghadirkan langsung Kadis Destuber Mato’ori.
Evaluasi dan Koordinasi Jadi Kunci
Seorang anggota DPRD Morut yang enggan disebutkan namanya, seperti dilansir dari Pusaran.id, menekankan pentingnya evaluasi dan koordinasi yang lebih baik antar OPD.
“Ketidakhadiran pimpinan OPD dalam pembahasan strategis seperti KUA-PPAS dapat memicu ketegangan dan memperlambat proses penyusunan APBD,” ujarnya.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, DPRD Morut membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi tantangan demi pembangunan daerah yang lebih baik. APBD 2026? Siap digelontorkan untuk kesejahteraan masyarakat Morut!
