PELOPORNEWS.INFO,Sidrap,– Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggelar rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban dan tanggapan Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M, terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa pemerintah daerah, Kamis,26/6/2025
Rapat yang dihadiri para camat, lurah, kepala desa, anggota DPRD, dan pejabat lingkup Pemkab Sidrap tersebut membahas tiga Ranperda penting, yaitu:
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutan Bupati ,yang di bacakan oleh Wakil Bupati Sidenreng Rappang Nurkanaah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas saran, kritik, rekomendasi, dan persetujuan yang diberikan terhadap tiga Ranperda tersebut. Ia juga mengapresiasi proses pembahasan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju pembicaraan tingkat II.
“Kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi landasan penting dalam menghadirkan regulasi yang berorientasi pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidrap,”
Jawaban atas Sorotan Fraksi-Fraksi DPRD
Menanggapi pertanyaan Fraksi Nasdem terkait kesinambungan perencanaan dan penganggaran, Bupati menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 telah dirancang dengan pendekatan terintegrasi berbasis data lokal dan partisipatif. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memastikan setiap program tepat sasaran dan menjawab tantangan daerah.
Terkait pertanyaan Fraksi Golkar dan Nasdem soal optimalisasi sektor wisata dan pemanfaatan lahan, pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, dengan fokus pada pengembangan agrobisnis menuju agroindustri. “Langkah-langkah konkret seperti pemetaan potensi, peningkatan akses pasar, serta penguatan promosi berbasis kearifan lokal tengah dilakukan,” jelasnya.
Dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menanggapi pertanyaan Fraksi PPP, PKS, dan Golkar dengan menyebutkan sejumlah langkah strategis seperti digitalisasi penerimaan PAD, pembaruan data wajib pajak, pemberian insentif pajak, penguatan SDM, serta penegakan perda yang konsisten.
Terkait efektivitas belanja daerah, realisasi anggaran tahun 2024 telah mencapai 95,55% dari target APBD perubahan. Pemerintah berkomitmen menjaga akurasi belanja, termasuk penyediaan layanan dasar dan infrastruktur yang memadai.
Program BPJS Gratis dan Infrastruktur
Dalam menjawab pertanyaan Fraksi PKS, Nasdem, dan Gerindra terkait program BPJS gratis, Bupati menyampaikan bahwa hingga Mei 2025, tingkat kepesertaan BPJS masyarakat Sidrap telah mencapai 81,53%. Pemkab terus melakukan verifikasi dan pembaruan data untuk memastikan cakupan merata bagi masyarakat.
Sementara itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur akibat bencana juga menjadi perhatian serius. Salah satu contohnya adalah peresmian jembatan di salah satu desa terdampak baru-baru ini.
Di akhir pidatonya, Nurkanaah berharap agar materi teknis dari fraksi DPRD dapat dibahas lebih lanjut melalui Badan Anggaran dan Panitia Khusus DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait, guna menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam dan berkualitas.
“Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam mengemban tugas dan amanah ini untuk mewujudkan masyarakat Sidrap yang sejahtera dan maju,” pungkasnya.(Um)
