Sidrap Maju: Tiga Ranperda Strategis Segera Menjadi Realita
Sidrap Pelopornews – Kabupaten Sidrap siap memasuki babak baru pembangunan. Rapat Paripurna yang penuh semangat, Kamis (26/6/2025), menyaksikan DPRD dan Pemkab Sidrap bahu-membahu mematangkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis. Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, memimpin rapat penting ini, didampingi Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD.
Suasana hangat dan produktif menyelimuti pembahasan tiga Ranperda krusial: Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan yang paling dinantikan, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Para wakil rakyat dari berbagai fraksi – Nasdem, Gerindra, PKS, Golkar, PPP, dan Demokrat – menyampaikan pandangan umum yang sarat dengan masukan konstruktif.

Dukungan penuh mengalir deras dari seluruh fraksi terhadap ketiga Ranperda. Masukan-masukan yang disampaikan, bukan sekadar kritik, melainkan jembatan emas menuju Sidrap yang lebih baik. Wakil Bupati Nurkanaah, dalam jawaban pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi mendalam atas partisipasi aktif DPRD. Beliau menekankan komitmen Pemkab Sidrap untuk mewujudkan visi Sidrap yang lebih maju dan sejahtera.
Jawaban atas isu-isu penting yang diangkat fraksi pun disampaikan secara lugas dan terukur:
– Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran: RPJMD 2025-2029 dirancang dengan pendekatan terintegrasi, berbasis data lokal, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ini memastikan keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran.
– Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal: Potensi wisata dan pertanian akan dioptimalkan melalui pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi dan penguatan sektor agroindustri. Sidrap siap menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing.
– Peningkatan PAD dan Kemandirian Daerah: Digitalisasi PAD, pembaruan database pajak dan retribusi, serta penguatan regulasi dan SDM pengelola akan mendorong kemandirian fiskal daerah.
– Layanan Kesehatan dan Infrastruktur Pascabencana: Komitmen terhadap program BPJS gratis ditegaskan kembali (dengan capaian kepesertaan 81,53% per Mei 2025). Perbaikan infrastruktur pascabencana juga menjadi prioritas, seperti terlihat dari peresmian jembatan baru.
Rapat Paripurna ini bukan sekadar formalitas, melainkan tonggak sejarah bagi Sidrap. Kerjasama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk membangun Sidrap yang lebih maju, aman, dan sejahtera. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di tingkat Badan Anggaran DPRD dan panitia khusus bersama OPD terkait. Sidrap, menuju masa depan yang gemilang. (*)




