November 22, 2026

Kualitas Proyek Irigasi di Batu Lappa Disorot, Mutu Pekerjaan di Ragukan APH di Minta Usut

Screenshot_20261122-214356

PELOPORNEWS.SIDRAP — Pekerjaan proyek jaringan irigasi di belakang hunian BTN Cempaka Putih, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), menjadi sorotan publik.

Proyek yang diharapkan mampu menunjang kebutuhan pengairan pertanian tersebut menuai tanda tanya setelah ditemukan sejumlah indikasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai standar teknis.

Berdasarkan pantauan awak media pada Minggu (22/11/2026), terlihat proses pengerjaan konstruksi irigasi yang diduga menggunakan komposisi campuran material semen dan pasir yang tidak proporsional.

Di lokasi pekerjaan, tampak bebatuan berwarna putih disusun pada bagian sisi irigasi. Sementara material pasir yang digunakan untuk menutup sela-sela susunan batu tersebut nampak rapuh secara kasatmata terlihat minim campuran semen.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas campuran material serta kekuatan konstruksi bangunan irigasi yang sedang dikerjakan.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara semestinya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga menghasilkan konstruksi yang berkualitas, kokoh, dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan.

Sidrap disebut menerima porsi anggaran terbesar

Informasi yang diterima meja redaksi menyebutkan bahwa proyek jaringan irigasi tersebut merupakan program yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2025-2027  sebesar Rp.89.843.128.656,00 dengan Pelaksana Proyek Adi Jaya -METTANA KSO

Proyek tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Barru, Pinrang, dan Sidenreng Rappang.

Khusus Kabupaten Sidrap, berdasarkan informasi awal yang diterima redaksi, disebutkan memperoleh porsi anggaran paling banyak dari total anggaran proyek irigasi yang tersebar di empat kabupaten tersebut, dengan cakupan empat titik pekerjaan.

Besarnya alokasi anggaran tersebut dinilai harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat dan proaktif dari pihak terkait, khususnya konsultan pengawas dan instansi teknis yang bertanggung jawab.

Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan melalui laporan administrasi, tetapi harus disertai pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan penggunaan material, komposisi campuran, volume pekerjaan, serta kualitas konstruksi sesuai ketentuan dalam RAB.

Publik minta pengawasan diperketat

Sorotan juga diarahkan kepada pihak pelaksana dan konsultan pengawas. Pengawasan pekerjaan tidak boleh sekadar menjadi formalitas, melainkan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh pada setiap tahapan pelaksanaan proyek.

Publik berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap pekerjaan jaringan irigasi tersebut, termasuk memastikan apakah material yang digunakan telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Selain itu, masyarakat juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari kesesuaian spesifikasi teknis, penggunaan material, hingga mekanisme pengawasan.

Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab diharapkan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proyek irigasi yang menggunakan anggaran publik semestinya tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga mengutamakan mutu dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya para petani.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun konsultan pengawas belum memberikan keterangan terkait dugaan tersebut mengingat Papan proyek juga tidak ditemukan dilokasi pekerjaan

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi memastikan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai dengan prinsip jurnalistik(UM)