Perbedaan Data Harga LPG 3 Kg, Menteri Keuangan Akan Pelajari Ulang
{"data":{"activityName":"","alias":"","appversion":"0.0.1","editType":"image_edit","exportType":"ads_export","filterId":"","imageEffectId":"","os":"android","pictureId":"3b0c3c187a154e76989c9aa7e3580c98","playId":"","product":"lv","infoStickerId":"","stickerId":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}
KUDUS, JAWA TENGAH PELOPORNEWS– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait perbedaan data harga LPG 3 kg. Bahlil sebelumnya menyebut Purbaya salah data mengenai harga asli LPG 3 kg.
Menanggapi hal ini, Purbaya menyatakan akan mempelajari kembali data yang dimiliki Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Saya sedang pelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa angka yang ia paparkan sebelumnya, yaitu Rp 42.750 per tabung, berasal dari data yang disiapkan oleh staf Kemenkeu. Ia mengakui adanya kemungkinan perbedaan perhitungan antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM.
“Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktik sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya,” jelasnya. “Saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu saja.”
Sorotan pada Penyesuaian Data dan Dampaknya
Perbedaan data ini menjadi sorotan karena menyangkut subsidi energi yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah terus berupaya memastikan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa Purbaya mungkin masih memerlukan penyesuaian karena baru beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun, Purbaya menegaskan komitmennya untuk memastikan data yang valid dan akurat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Analisis Lebih Lanjut
Perbedaan data antar kementerian ini menyoroti pentingnya koordinasi dan sinkronisasi data dalam pemerintahan. Pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan perbedaan ini untuk menghindari kebingungan di masyarakat dan memastikan efektivitas program subsidi energi.
