November 17, 2026

PNS Todong Senjata Tajam Ke Warga,Sekda Sidrap: Pelanggaran Oknum,diWilayah Hukum Biarlah Hukum mengeluarkan Hasilnya

Screenshot_20261116-110411

PELOPORNEWS.SIDRAP — Seorang warga berinisial AEH (48), wiraswasta asal Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial ANTO ke Polsek Maritengngae, Polres Sidrap.

Peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 17.00 WITA, di kawasan Monumen Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/77/XI/2026/SSL/RES SIDRAP/SEK MRT, kejadian bermula ketika AEH bersama sejumlah rekannya sedang berada di sekitar lokasi.

Tiba-tiba, terlapor berinisial ANTO yang diketahui  sebagai PNS mendatangi pelapor dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus dari sarungnya.

Dalam laporan tersebut, AEH mengaku terlapor menodongkan parang ke arahnya sembari melontarkan kalimat bernada ancaman, “Musappa ladde’ka gare”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “Kamu mencari saya”.

Merasa terancam atas tindakan tersebut, AEH kemudian memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian itu ke Polsek Maritengngae agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan tersebut telah diterima petugas kepolisian, yakni Ps. Ka SPKT II.B, Aiptu Sultan S.

Sekda Sidrap: Perbuatan Oknum, Sanksi ASN Menunggu Proses Hukum

Menanggapi laporan yang menyeret nama seorang PNS tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Andi Rahmat Saleh, menegaskan bahwa persoalan itu harus dipisahkan antara dugaan perbuatan pribadi oknum dengan institusi pemerintahan.

Melalui konfirmasi WhatsApp, Andi Rahmat menyampaikan bahwa dugaan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oknum dan saat ini telah masuk dalam ranah hukum.

“Harus dipisahkan bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran oknum, dan sudah berada dalam wilayah hukum. Biarkan hukum yang mengeluarkan hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan melihat perkembangan dan hasil proses hukum sebelum menentukan langkah terkait dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dapat menjadi acuan dalam menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena dugaan insiden tersebut melibatkan penggunaan senjata tajam di ruang publik dan seorang aparatur sipil negara.

Proses hukum diharapkan dapat berjalan secara profesional, objektif, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak(UM)