PELOPORNEWS.INFO,SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 juta rumah secara daring, Selasa (19/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 Wita di ruang kerja Wakil Bupati Sidrap, lantai 2 Kompleks SKPD Jl. Harapan Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu ini dipimpin langsung Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, S.H, M.Si.
Turut hadir, Mayor Inf Wahyudi, S.E. (Kasdim 1420/Sidrap), Kompol Nurdin, S.H. (Kabag Sumda Polres Sidrap), Kompol Slamet (Kabag Logistik Polres Sidrap), Andi Allauddin (Sekretaris BKD Sidrap), Rimba Najamuddin (Kabag Ekonomi Sidrap), Arif Sirajuddin (Kanit Dishub Sidrap), serta Afifa Nur Aqilah (Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Sidrap).
Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. menekankan bahwa inflasi merupakan tantangan utama yang berdampak pada stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama daerah perlu memperkuat koordinasi menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
“Peran pemerintah daerah sangat krusial. APBD harus diarahkan efektif, tepat sasaran, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemda juga perlu mengoptimalkan belanja daerah untuk program pengendalian inflasi, memperkuat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta memastikan realisasi anggaran yang cepat dan berkualitas,” jelasnya.
Selain itu, Agus Fatoni menekankan pentingnya dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah yang menjadi upaya strategis pemerintah menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkeadilan. Menurutnya, pembangunan rumah rakyat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan daya beli masyarakat.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk mendukung penuh percepatan pembangunan rumah rakyat melalui sinkronisasi program pusat-daerah, penyediaan regulasi dan insentif yang kondusif, termasuk lahan dan perizinan, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan.
Rapat koordinasi yang berlangsung hingga pukul 12.25 Wita tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar
