Morowali Utara Pelopornews.info – Ketidakjelasan keberadaan ambulans desa yang dianggarkan sebesar Rp 230 juta pada APBDes 2024 menjadi sorotan tajam warga Desa Togo Mulyo. Hal ini terungkap dalam Musyawarah Desa yang digelar pada 16 April 2025. Kehadiran Camat Petasia Barat, Babinsa, dan Babinkamtibmas dalam musyawarah tersebut semakin menyoroti permasalahan ini. Ketidakhadiran ambulans ini menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat, mengingat kondisi geografis desa yang terpencil dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Warga seringkali kesulitan mengangkut pasien dalam kondisi darurat, terutama ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan penanganan medis segera.
Kepala Desa Togo Mulyo hanya menunjukkan kwitansi panjar senilai Rp 10 juta sebagai bukti pembelian ambulans. Langkah ini justru memicu kecurigaan warga yang khawatir sisa dana tersebut diambil dari APBDes 2025. “Jangan sampai itu hanya uang muka, dan sisanya diambil dari anggaran tahun 2025,” ungkap salah satu peserta musyawarah, yang juga menambahkan bahwa lambatnya kedatangan ambulans telah mengakibatkan beberapa kasus darurat yang berujung pada penyesalan karena keterlambatan penanganan medis.
Kecurigaan semakin menguat mengingat belum jelasnya penggunaan anggaran untuk pelayanan masyarakat di tahun 2025. Nasib pembangunan kantor desa pun menjadi pertanyaan. Selain itu, ketidakjelasan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan anggaran desa.
Saat dihubungi, Kepala Desa Togo Mulyo membenarkan pembelian ambulans yang diperkirakan menelan biaya Rp 230 juta. Ia menyatakan mobil ambulans akan tiba akhir bulan ini dan meminta warga untuk datang langsung ke kantor desa. Ia juga menegaskan bahwa informasi terkait pembelian ambulans telah disampaikan dalam musyawarah desa yang dihadiri Camat, Ketua BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan sebagian besar warga desa.
Musyawarah desa yang dihadiri sekitar 80% warga, pendamping desa, Ketua dan anggota BPD, serta staf desa, di bawah pimpinan I Wayan Arnawa, bertujuan untuk memberikan klarifikasi langsung dari Kepala Desa terkait ambulans yang hingga kini belum tersedia, menjawab pertanyaan warga terkait urgensi layanan kesehatan di desa, dan menunjukkan transparansi pemerintah desa. Kehadiran ambulans menjadi kebutuhan vital bagi warga, bukan sekadar proyek pembangunan.
