Jakarta Pelopornews – Ratusan warga Morowali Utara menggelar demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 18 Juni 2025. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Aliansi Rakyat Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan Morowali Utara (ARAK-P2MU) mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Delis Julkarson Hehi dan mantan Ketua DPRD Megawati Ambo Assa.
Demonstran menyerahkan laporan yang berisi sejumlah dugaan penyimpangan, termasuk dugaan korupsi dalam rehabilitasi rumah jabatan bupati dan wakil bupati, penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19, dan dugaan penyelewengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp200 miliar. Laporan juga menyinggung dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin perkebunan sawit kepada PT Cipta Agro Sakti (CAS).
Koordinator aksi, Burhanuddin Hamzah, menyatakan keprihatinan atas dugaan korupsi yang terjadi di Morowali Utara, daerah penghasil nikel yang kaya raya. Ia mempertanyakan transparansi penggunaan dana PEN dan mendesak KPK untuk mengusut tuntas semua dugaan tersebut. Salah satu orator, Yan Paulus Mbaloto, menegaskan bahwa aksi ini murni dilakukan oleh warga Morowali Utara dan bukan aktor politik tertentu.
ARAK-P2MU menyampaikan lima tuntutan kepada KPK, antara lain: pengusutan izin lokasi/KKPR PT CAS yang diduga ilegal; penyelidikan dugaan pelanggaran UU Perkebunan oleh PT CAS; pengungkapan penggunaan dana PEN Rp200 miliar; penyelidikan dugaan korupsi rehabilitasi rumah jabatan; dan pengusutan penyalahgunaan dana bansos Covid-19.
ARAK-P2MU berharap KPK segera menindaklanjuti laporan mereka dan menjadikan Morowali Utara sebagai fokus penyelidikan. Mereka berharap kasus ini dapat menjadi contoh penegakan hukum yang adil dan transparan. (*)
