IJS Sulbar Desak Satpol PP Mamuju Terbuka: Anggaran Lingkungan Diduga Fiktif, Irham Azis Minta Kejaksaan Turun Tangan Lakukan Audit

MAMUJU PELOPORNEWS – Isu pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, perhatian tertuju pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju, menyusul munculnya dugaan ketidakberesan penggunaan anggaran, khususnya yang dialokasikan untuk bidang lingkungan hidup. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), Irham Azis, S.IP, angkat bicara tegas dan mendesak instansi tersebut berlaku transparan serta bertanggung jawab penuh atas setiap rupiah uang rakyat yang dikelolanya.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun kalangan aktivis dan insan pers, terdapat kecurigaan mendalam: sejumlah pos anggaran tercatat rapi dalam dokumen perencanaan dan pembukuan, namun nyaris tidak memiliki jejak pelaksanaan, tidak terlihat hasil kerja nyata di lapangan, serta tidak ada bukti transaksi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan kuat mengarah pada indikasi adanya pos anggaran yang bersifat fiktif atau dialirkan tanpa peruntukan kegiatan yang sesungguhnya.

“Uang yang dipakai adalah uang rakyat, hak seluruh warga, dan wajib dipertanggungjawabkan secara nyata, terbuka, dan jelas bukti hasilnya — bukan sekadar tertulis indah dan rapi di atas kertas saja. Jika ditemukan fakta anggaran dicatat namun tidak ada kegiatan, atau dananya bergerak tanpa tujuan yang sah dan bermanfaat, maka bagi kami transparansi itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar lagi,” tegas Irham Azis dalam pernyataan persnya, Kamis (28/5/2026).

Desakan Tegas: Kejaksaan Diminta Segera Audit dan Telusuri Jejak Dana

Tidak hanya meminta keterbukaan, IJS Sulbar pun melangkah lebih jauh dan tegas. Irham Azis menegaskan pihaknya tidak akan berdiam diri membiarkan potensi kerugian daerah atau penyalahgunaan wewenang terjadi begitu saja. Ia secara resmi mendesak Kejaksaan Negeri Mamuju segera turun tangan melakukan penelusuran, pemeriksaan mendalam, dan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan serta pelaksanaan program di lingkungan Satpol PP Mamuju.

“Apabila bukti dan indikasi sudah cukup kuat menunjukkan adanya penyimpangan, ketidakjelasan, atau penyalahgunaan anggaran, maka Kejaksaan berkewajiban dan berwenang penuh untuk masuk melakukan audit serta pembuktian. Jangan pernah sekalipun menganggap enteng atau bermain-main dengan kekayaan dan anggaran daerah, itu amanah besar milik masyarakat. IJS Sulbar berkomitmen akan terus memantau, mengawal, dan menyoroti persoalan ini sampai terang benderang, jelas status hukumnya, dan selesai sampai ke akar-akarnya,” tambahnya dengan nada serius dan penuh ketegasan.

Sikap Menghindar Justru Memperkuat Dugaan

Sorotan semakin tajam dan kecurigaan kian menguat menyusul respons yang diberikan pimpinan Satpol PP Mamuju, Marhaban, saat dikonfirmasi awak media. Alih-alih memberikan penjelasan rinci, data pendukung, atau keterangan terbuka sesuai hak publik, jawaban yang diterima justru bernada emosional, cenderung menolak memberikan rincian, serta terkesan menghindar dan tidak kooperatif.

Bagi IJS, sikap tertutup dan penolakan memberi keterangan itu justru menjadi sinyal kuat dan mempertegas dugaan bahwa ada hal-hal yang sengaja ditutup-tutupi dan tidak ingin diketahui publik. Irham Azis pun mengingatkan pesan dasar: sebagai garda depan penegak peraturan daerah dan ketertiban umum, Satpol PP seharusnya menjadi contoh utama kepatuhan pada aturan, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bukan justru menjadi lembaga yang tertutup dan sulit diakses akuntabilitasnya.

Rincian Anggaran yang Menjadi Sorotan:

Dari dokumen yang diperoleh, alokasi dana besar telah disiapkan dan tercatat, antara lain:

– Total keseluruhan anggaran: ± Rp 1,1 Miliar

​

– Program Penunjang kegiatan: Rp 412,6 Juta

​

– Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat: Rp 687,3 Juta

(Meliputi pos operasional penegakan peraturan daerah hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia)

Menutup pernyataannya, Irham Azis menegaskan posisi IJS Sulawesi Barat sebagai mitra publik dan pengawal kebenaran. “Kami akan terus berdiri di garis depan menyuarakan hak masyarakat, memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar bekerja, terpakai sah, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Mamuju, bukan berakhir mengisi kantong oknum atau tercatat palsu saja.”

Laporan : Tim IJS Sulawesi Barat