Aksi Demonstrasi PMII Palopo: Jalan Macet, Desakan Hapus Outsourcing dan Perlindungan Buruh Menggema
Palopo, Sulawesi Selatan Pelopornews – Jalan poros di depan Gedung DPRD Kota Palopo sempat macet total Jumat (2/5/2025) sore. Hal ini disebabkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo. Para mahasiswa dengan semangat membara menyuarakan tuntutan mereka terkait penghapusan sistem outsourcing dan perlindungan yang lebih baik bagi buruh.
Sekitar pukul 15.15 Wita, puluhan mahasiswa memadati jalan raya. Aksi diawali dengan pembakaran ban, yang langsung menyita perhatian pengguna jalan. Tak hanya itu, mereka juga menghentikan sebuah truk yang melintas dan menggunakannya sebagai panggung orasi, sambil membentangkan spanduk-spanduk berisi tuntutan mereka.
Dirga Saputra, jenderal lapangan aksi, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan PC PMII Palopo terhadap nasib buruh dan apa yang dianggap sebagai pembiaran pemerintah terhadap permasalahan tersebut. “Kami datang ke sini sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib buruh dan pembiaran pemerintah selama ini,” tegasnya.
Tuntutan utama mahasiswa adalah penghapusan sistem outsourcing yang dianggap sebagai akar permasalahan penyengsaraan buruh. Mereka mendesak pemerintah untuk menegakkan perlindungan buruh secara adil dan membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada tenaga kerja. “Perlindungan buruh selama ini tidak ditegakkan seadil-adilnya. Kami menuntut pemerintah memperhatikan hal ini dan menghapus sistem outsourcing,” seru Dirga.
Selain isu buruh, mahasiswa juga menyoroti dua hal penting lainnya. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat. Menurut mereka, banyak konflik di daerah terjadi akibat pelanggaran adat karena pemerintah seolah-olah mengabaikan hukum adat.
Kedua, mahasiswa mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap hanya sebagai “gimmick” semata. “Kesejahteraan tidak datang dari MBG, dan program itu di Luwu Utara bahkan belum ada sama sekali,” ungkap Dirga. Aksi demonstrasi ini berakhir tanpa insiden berarti, namun menyisakan pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah dalam menanggapi tuntutan mahasiswa. (*)
